"Tuhan tidak merobah nasibnya sesuatu bangsa sebelum bangsa itu merobah nasibnya"
~ Ir. Soekarno
Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah gagal menjalankan pemerintahan.
Selama hampir 9 tahun masa pemerintahannya, persoalan di sektor hukum, politik, ekonomi, dan sosial tidak mampu diselesaikan. Bahkan semakin massif dan parah.
Di akhir masa jabatannya, SBY pun bukannya fokus menyelesaikan itu, malahan menghabiskan waktu dan energinya untuk memikirkan partainya, Partai Demokrat.
Untuk itu, pengurus pusat Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, akan berkonsolidasi guna mengambil sikap nyata terhadap permasalahan itu.
Kelompok Cipayung Plus akan mulai bertindak dari Mei 2013. Bulan Mei 2013 menjadi awal pergerakan, karena merupakan momen bagi mahasiswa menunjukan bahwa 15 tahun reformasi belum juga usai, perubahan dan pergerakan masih dibutuhkan.
“Indonesia berada di titik nadir. Sudah saatnya SBY turun karena gagal menjalankan peran dan tugas. Masyarakat pun sudah resah menuntut perubahan, sehingga kami sedang melakukan konsolidasi membangun gerakan seirama guna bersikap atas permasalahan itu. Setelah itu kami akan merangkul kelompok lain. Kami secara nyata mulai bergerak dari awal Mei seperti Hari Buruh, Hari Pendidikan hingga direspon oleh Pemerintah,” ungkap Ketua Presidium PP PMKRI Parlindungan Simarmata di Jakarta, Senin (25/3).
Menurut Parlindungan, kegagalan- kegagalan SBY adalah di sektor hukum. Para penegak hukum tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan Indonesia seperti korupsi Hambalang, bail out Bank Century, BLBI, dan penyimpangan alat IT penyelenggaraan Pemilu.
Malahan sebaliknya, para penegak hukum saling tuding, menjatuhkan, menunjukan kekerasan fisik bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum itu sendiri.
“Lalu di sektor politik, para politisi saling menjatuhkan untuk kepentingan kelompok dan dirinya sendiri, bukan masyarakat Indonesia. Proses politik seperti pemilu kada menjadi sumber konflik perpecahan antarmasyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor ekonomi, pemerintah tidak mampu menahan arus globalisasi dan kapitalisme yang menggerus budaya dan kekayaan alam Indonesia.
Akhirnya Indonesia hanya menjadi alat kepentingan asing. Kepentingan rakyat Indonesia, seperti bahan pokok, bawang, cabai meningkat tajam, sementara itu Pemerintah tidak mampu mengatasi pengangguran yang semakin bertambah.
Menurut Ketu PP GMKI Supriadi Narno, kegagalan terbesar SBY yang lainnya adalah tidak mampu melindungi hak dan kewajiban warga negara. SBY lalai dan tutup mata ketika sekelompok orang menyerbu kelompok laing dengan mengatasnamakan agama, SARA dan lainnya. Bahkan aparat keamanan pun dijadikan alat untuk menyiksa warga negara.
“Indonesia mengalami disharmoni kebangsaan yang akut. Bagimana mungkin antar kelompok masyarakat harus saling pukul karena berbeda-beda pandangan, aparat hukum bukannya sebagai penengah malah memihak satu pihak. Contoh nyata di HKBP Setu, Bekasi, kelalaian Pemerintah dalam mengontrol aparatnya. Pemerintah lebih takut kepada kelompok yang intoleran,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua Presidium KMHDI I Made Bawayasa mengatakan bahwa Pemerintahan SBY tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak-haknya, yang paling mencolok adalah dalam beribadah. (Raja Eben L)
Selama hampir 9 tahun masa pemerintahannya, persoalan di sektor hukum, politik, ekonomi, dan sosial tidak mampu diselesaikan. Bahkan semakin massif dan parah.
Di akhir masa jabatannya, SBY pun bukannya fokus menyelesaikan itu, malahan menghabiskan waktu dan energinya untuk memikirkan partainya, Partai Demokrat.
Untuk itu, pengurus pusat Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, akan berkonsolidasi guna mengambil sikap nyata terhadap permasalahan itu.
Kelompok Cipayung Plus akan mulai bertindak dari Mei 2013. Bulan Mei 2013 menjadi awal pergerakan, karena merupakan momen bagi mahasiswa menunjukan bahwa 15 tahun reformasi belum juga usai, perubahan dan pergerakan masih dibutuhkan.
“Indonesia berada di titik nadir. Sudah saatnya SBY turun karena gagal menjalankan peran dan tugas. Masyarakat pun sudah resah menuntut perubahan, sehingga kami sedang melakukan konsolidasi membangun gerakan seirama guna bersikap atas permasalahan itu. Setelah itu kami akan merangkul kelompok lain. Kami secara nyata mulai bergerak dari awal Mei seperti Hari Buruh, Hari Pendidikan hingga direspon oleh Pemerintah,” ungkap Ketua Presidium PP PMKRI Parlindungan Simarmata di Jakarta, Senin (25/3).
Menurut Parlindungan, kegagalan- kegagalan SBY adalah di sektor hukum. Para penegak hukum tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan Indonesia seperti korupsi Hambalang, bail out Bank Century, BLBI, dan penyimpangan alat IT penyelenggaraan Pemilu.
Malahan sebaliknya, para penegak hukum saling tuding, menjatuhkan, menunjukan kekerasan fisik bahkan terlibat dalam pelanggaran hukum itu sendiri.
“Lalu di sektor politik, para politisi saling menjatuhkan untuk kepentingan kelompok dan dirinya sendiri, bukan masyarakat Indonesia. Proses politik seperti pemilu kada menjadi sumber konflik perpecahan antarmasyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor ekonomi, pemerintah tidak mampu menahan arus globalisasi dan kapitalisme yang menggerus budaya dan kekayaan alam Indonesia.
Akhirnya Indonesia hanya menjadi alat kepentingan asing. Kepentingan rakyat Indonesia, seperti bahan pokok, bawang, cabai meningkat tajam, sementara itu Pemerintah tidak mampu mengatasi pengangguran yang semakin bertambah.
Menurut Ketu PP GMKI Supriadi Narno, kegagalan terbesar SBY yang lainnya adalah tidak mampu melindungi hak dan kewajiban warga negara. SBY lalai dan tutup mata ketika sekelompok orang menyerbu kelompok laing dengan mengatasnamakan agama, SARA dan lainnya. Bahkan aparat keamanan pun dijadikan alat untuk menyiksa warga negara.
“Indonesia mengalami disharmoni kebangsaan yang akut. Bagimana mungkin antar kelompok masyarakat harus saling pukul karena berbeda-beda pandangan, aparat hukum bukannya sebagai penengah malah memihak satu pihak. Contoh nyata di HKBP Setu, Bekasi, kelalaian Pemerintah dalam mengontrol aparatnya. Pemerintah lebih takut kepada kelompok yang intoleran,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua Presidium KMHDI I Made Bawayasa mengatakan bahwa Pemerintahan SBY tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak-haknya, yang paling mencolok adalah dalam beribadah. (Raja Eben L)
Editor: Asnawi Khaddaf
..........................
Pendapat teman-teman ini bisa menjadi bahan bagi teman di Bali untuk bekerja bekerja dan bekerja menyuarakan terus bahwa kita HARUS BERUBAH! SEKARANG ATAU HANCURLAH INDONESIA.
BANGKIT DAN BERSUARA!
SALAM TRANSFORMASI TOTAL!
Pendapat teman-teman ini bisa menjadi bahan bagi teman di Bali untuk bekerja bekerja dan bekerja menyuarakan terus bahwa kita HARUS BERUBAH! SEKARANG ATAU HANCURLAH INDONESIA.
BANGKIT DAN BERSUARA!
SALAM TRANSFORMASI TOTAL!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar